TIKUS PENGEROGOT UANG MASYARAKAN KEMBALI BERHASIL DI TANGKAP KPK

TIKUS PENGEROGOT UANG MASYARAKAN KEMBALI BERHASIL DI TANGKAP KPK

TIKUS PENGEROGOT UANG MASYARAKAN KEMBALI BERHASIL DI TANGKAP KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang tidak diungkapkan, menjadikannya kepala daerah keempat di Jawa Barat yang didakwa melakukan korupsi dalam tujuh bulan terakhir.

Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengkonfirmasi laporan tersebut pada hari Rabu, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus yang melibatkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Budi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik ​​KPK menggerebek kantornya dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Tasikmalaya pada hari Rabu pagi, sehubungan dengan kasus korupsi seputar dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif regional (DID) dalam anggaran negara tahun 2018, Antara melaporkan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah menyita sejumlah dokumen terkait penganggaran Tasikmalaya, meskipun ia tidak mengomentari status hukum Budi dan kasus tersebut.

Budi diinterogasi pada Agustus sebagai saksi bagi tersangka Yaya Purnomo, kepala pembiayaan pembangunan perumahan dan perumahan Kementerian Keuangan saat itu, terkait kasus dugaan suap di sekitar dana daerah dalam anggaran negara tahun 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman enam setengah tahun penjara kepada Yaya karena menerima suap Rp 300 juta (US $ 21.204) serta Rp 6,5 miliar, US $ 55.000 dan SG $ 325.000 dalam dana DAK dan DID dari sembilan kabupaten dan kota antara tahun 2016 dan 2018.

Salah satu daerah adalah Tasikmalaya, di mana Budi diduga memberi Yaya dan dua pejabat dari Departemen Keuangan dan Badan Audit Tertinggi dengan Rp 700 juta.

Penangkapan Budi menandai keempat kalinya seorang kepala daerah di Jawa Barat ditangkap oleh KPK sejak September. Badan antigraft sebelumnya menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Neneng ditangkap karena diduga menerima suap untuk menerbitkan izin proyek kota modern Meikarta di Lippo Group, sementara Sunjaya diduga menerima suap demi pemberian pos administratif di kabupatennya.

Irvan dituduh menerima sebagian dari dana alokasi khusus kabupaten. Setelah penangkapannya, sekelompok warga Cianjur merayakan di alun-alun kota.