KINI AUSTRALIA BERGABUNG DENGAN US DALAM PERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

KINI AUSTRALIA BERGABUNG DENGAN US DALAM PERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

KINI AUSTRALIA BERGABUNG DENGAN US DALAM PERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

Pemerintah konservatif Australia mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan menolak pakta migrasi PBB yang telah dikecam oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Mengadopsi pakta akan berisiko mendorong masuk ilegal ke Australia dan membalikkan keberhasilan yang susah payah dalam memerangi perdagangan penyelundupan manusia, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama dengan menteri dalam negeri dan luar negerinya.

Morrison adalah seorang arsitek kebijakan garis keras Australia untuk menahan pencari suaka yang mencoba untuk mencapai negara dengan perahu di pulau-pulau terpencil di Pasifik. Kebijakan itu mencekik apa yang telah menjadi perdagangan penyelundupan orang yang aktif yang melihat ratusan orang mati di laut mencoba untuk mencapai Australia.

Namun ratusan orang telah ditahan selama bertahun-tahun di Papua New Guinea dan Nauru di bawah program, yang telah dikritik keras sebagai tidak manusiawi oleh PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Kami percaya bahwa kompak itu tidak konsisten dengan kebijakan kami yang mapan dan tidak sesuai dengan kepentingan Australia, kata menteri.

Mereka menambahkan pakta itu juga akan digunakan oleh mereka yang berusaha melemahkan undang-undang dan praktik perlindungan perbatasan Australia yang kuat dalam sebuah jab di partai-partai oposisi yang telah meningkatkan seruan bagi para pengungsi untuk dibebaskan dari Nauru dan Pulau Manus PNG.

Global Compact for Migration PBB disepakati pada Juli setelah negosiasi 18 bulan dan akan diadopsi bulan depan.

Ini memaparkan 23 tujuan untuk membuka migrasi legal dan mengelola arus migrasi dengan lebih baik karena jumlah orang yang bergerak di seluruh dunia telah meningkat menjadi 250 juta - tiga persen dari populasi dunia.

Pakta tersebut telah ditolak oleh pemerintahan AS Donald Trump dan pemerintah konservatif di Polandia, Austria, Hongaria dan Republik Ceko.

Pemerintah minoritas Morrison telah menyoroti masalah imigrasi karena mempersiapkan pemilihan nasional yang akan jatuh tempo pada bulan Mei mendatang. Jajak pendapat menunjukkan koalisi konservatifnya tertinggal jauh di belakang oposisi Partai Buruh.

Awal pekan ini, Morrison mengumumkan ia juga akan berusaha memangkas migrasi legal ke Australia, dari batas resmi saat ini 190.000 per tahun menjadi sekitar 160.000. Dia mengatakan pemotongan itu diperlukan untuk mengatasi kemacetan yang memburuk di kota-kota utama negara.